BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan kesiapannya dalam mendukung pelaksanaan Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Hal tersebut ditegaskan usai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Grand Entry Meeting Pemeriksaan Tematik secara daring dari Ruang Kerja Sekdaprov, Bandar Lampung, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan lintas sektor (cross-cutting audit) tersebut diikuti Sekdaprov bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi Atmaja, Inspektur Provinsi Bayana, serta Kadis Kominfotik Ganjar Jationo.
Pemeriksaan tematik ini bertujuan mengawal agenda prioritas nasional Asta Cita di bidang ketahanan energi pada Semester II Tahun 2026, menyelaraskan pengawasan keuangan negara dengan RPJMN 2025–2029, serta memastikan pengelolaan energi nasional dari hulu hingga hilir berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, dalam arahannya menyampaikan bahwa ketahanan energi merupakan tantangan nasional yang memerlukan kolaborasi serta keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang terintegrasi ke dalam RPJMD.
"Pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga menilai efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta akar permasalahan yang memengaruhi ketahanan energi," ujar Isma Yatun.
Melalui pemeriksaan tematik ini, BPK RI berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang relevan dan implementatif guna mempercepat pencapaian target Energi Baru Terbarukan (EBT) serta memperkuat ketahanan energi di tingkat daerah maupun nasional.
