JAKARTA — Rencana peluncuran Satelit Lampung-1 dari lepas pantai Shandong, Tiongkok, pada 5 Agustus 2026 sempat memicu spekulasi bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang menguasai dan memiliki satelit sendiri.
Namun fakta terbaru dari Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan meluruskan hal itu. Lampung-1 ternyata bukan aset milik Pemprov Lampung, melainkan milik perusahaan Star Vision yang dikembangkan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pemprov Lampung hanya memanfaatkan data citra satelit dan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk pembangunan daerah.
Jika dilihat dari perspektif space economy, di sinilah letak nilai strategis Lampung-1. Saat ini nilai ekonomi antariksa bukan lagi siapa yang memiliki satelit, melainkan siapa yang mampu memanfaatkan data satelit untuk menciptakan layanan dan efisiensi.
Selama ini industri satelit identik dengan investasi jumbo seperti Telkom-3S, Telkom-4 Merah Putih, dan SATRIA-1 milik BAKTI Komdigi. Di tengah persaingan konstelasi LEO seperti Starlink, OneWeb, dan Amazon Kuiper, sulit bagi pemerintah daerah membangun bisnis satelit komunikasi sendiri.
Karena itu, model Lampung-1 adalah adaptasi cerdas. Lampung tidak membangun satelit, tapi membeli manfaat datanya. Model ini sudah jamak di negara maju.
Penamaan Lampung-1 lebih sebagai simbol kolaborasi, bukan kepemilikan aset. Data citra satelit ini rencananya dipakai untuk memantau pertanian, irigasi, perikanan, kelautan, pembangunan jalan, dan infrastruktur publik.
Tantangannya, akses data tidak otomatis menghasilkan nilai ekonomi. Kuncinya ada pada kemampuan analitik. Tanpa itu, data satelit hanya akan menjadi tumpukan gambar resolusi tinggi tanpa nilai tambah.
Keberhasilan Lampung-1 tidak bisa diukur dari peluncurannya saja. Ukurannya adalah setelah mengorbit: Apakah data dipakai untuk pertanian presisi? Apakah ada dashboard AI untuk irigasi? Apakah nelayan dapat informasi produktivitas?
Ini juga menunjukkan PR besar Indonesia. Saat ini Telkom, BAKTI, BRIN, dan pemda masih berjalan parsial. Indonesia belum punya Strategi Space Economy Nasional yang menyatukan satelit komunikasi, observasi, AI, data center, dan startup dalam satu ekosistem.
Belajar dari Amerika Serikat yang punya Planet Labs, Maxar, BlackSky hingga Palantir, nilai ekonomi antariksa lahir dari olahan data untuk pertanian, energi, asuransi, logistik, hingga iklim, bukan dari jumlah satelitnya.
