LAMPUNG TENGAH – Dalam upaya memperkuat struktur fiskal daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung bersama Komisi III DPRD Lampung melakukan kunjungan kerja strategis ke PT Great Giant Pineapple Company (GGPC). Pertemuan ini bertujuan untuk memvalidasi potensi pajak daerah dan membangun sinergi antara pemerintah dengan pelaku usaha skala besar, Jumat (30/1/2026).
Ketua Komisi III DPRD Lampung, Supriyadi Hamzah, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komunikasi strategis untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan kontribusi dunia usaha.
Komitmen Kepatuhan Wajib Pajak
Pihak GGPC menyambut baik inisiatif tersebut sebagai bentuk transparansi administratif. Konsultan Legal Departemen Corporate Affairs GGPC, Suharto, menegaskan kesiapan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang berlaku.
“Apa pun yang menjadi kewajiban kami sebagai pelaku usaha tentu akan kami penuhi. Ini merupakan bentuk sinergi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang pada akhirnya kembali untuk pembangunan masyarakat Lampung,” ujar Suharto.
Validasi Data: 1.218 Kendaraan dan Pajak Air Permukaan
Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riyadi, mengungkapkan bahwa GGPC telah menunjukkan komitmen administratif dengan menandatangani kesediaan sebagai wajib pajak sejak Januari 2026. Saat ini, tim teknis tengah fokus pada tahap verifikasi dan validasi lapangan terhadap beberapa objek pajak, antara lain:
*
Pajak Kendaraan Bermotor: Tercatat potensi awal sebanyak 1.218 unit kendaraan operasional.
*
Pajak Alat Berat: Teridentifikasi sekitar 100 unit alat berat yang memerlukan verifikasi kelayakan dan status operasional.
*
Pajak Air Permukaan: Proses perhitungan akan melibatkan KSDA dengan menggunakan water meter guna memastikan akurasi data pemanfaatan air.
“Kami masih dalam tahap penjajakan dan validasi. Akurasi data sangat penting agar proses penetapan pajak dilakukan secara transparan dan akuntabel sebelum masuk ke tahap pembayaran,” jelas Slamet Riyadi.
Replika Model Komunikasi ke Perusahaan Lain
DPRD Lampung mengapresiasi pola komunikasi terbuka yang ditunjukkan oleh GGPC. Komisi III berencana menjadikan model pendekatan persuasif dan kolaboratif ini sebagai standar dalam menyambangi perusahaan-perusahaan besar lainnya di seluruh Provinsi Lampung guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
[Image: Officials from Bapenda and DPRD Lampung seated in a meeting with GGPC executives, with a digital dashboard in the background displaying graphs of regional revenue targets and industrial tax potential for 2026]
Keberhasilan validasi data di GGPC diharapkan menjadi lokomotif bagi peningkatan realisasi pajak daerah dari sektor industri, yang akan dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
http://dlvr.it/TQfZFh
