BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi dan memperkuat penanganan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2026. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menekankan pentingnya mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada—mulai dari kesiapan personel, armada pemadam, pemetaan sumber air, hingga pengoperasian bantuan armada udara water bombing.
Wagub Jihan menyoroti bahwa selama ini respons pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan dalam memadamkan api (fire suppression) sudah cukup baik dan cepat. Namun, pola penanggulangan harus digeser dengan menguatkan upaya pencegahan (fire prevention) sebelum titik panas (hotspot) muncul di permukaan.
"Respons pemadaman kita sebetulnya sudah cepat saat titik api muncul. Namun, bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan bersama-sama," tegas Wagub Jihan saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Ruang Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026).
Pemetaan Terpadu Personel, Logistik, dan Akses Air
Berdasarkan analisis BMKG, periode Agustus hingga Oktober menjadi puncak masa kering di Lampung yang memicu lonjakan titik panas. Data BPBD mencatat setidaknya ada 194 titik panas yang tersebar di 11 kabupaten, dengan luasan lahan terbakar di Provinsi Lampung telah mencapai sekitar 4.800 hektar menurut catatan Kementerian Kehutanan.
Menanggapi hal tersebut, Wagub Jihan menginstruksikan BPBD, Dinas PSDA, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta jajaran instansi terkait untuk menyusun peta terpadu. Pemetaan ini wajib mengombinasikan zona merah rawan kebakaran dengan posisi personel terdekat, ketersediaan alat utama, serta alokasi sumber air seperti embung dan kanal.
"Mulai dari hari ini untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, titik kumpulnya, hingga kendaraan yang bisa melintas. Jangan ketika api muncul kita baru bingung mencari air," ujar Wagub Jihan.
Kondisi Darurat Karhutla di Taman Nasional Way Kambas
Kebutuhan akan pemetaan dan bantuan armada penanganan karhutla semakin mendesak mengingat kondisi di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Kepala Balai TNWK, MHD. Zaidi, melaporkan bahwa pada 21–24 Agustus 2026 telah terjadi kebakaran di beberapa titik seperti Desa Braja Harjosari (673,4 hektar), Desa Braja Luhur (123 hektar), dan Resort Rantau Jaya (6,2 hektar).
Meski vegetasi yang terbakar mayoritas merupakan padang alang-alang dan belum menyentuh hutan primer, proses pemadaman darat mengalami kendala berat akibat mengeringnya sungai serta keterbatasan sarana. Dari tujuh mesin pompa air yang dimiliki TNWK, hanya dua unit yang berfungsi baik, didampingi 44 personel Polhut yang harus menjaga luasan kawasan mencapai 125.000 hektar.
Selain kondisi cuaca dan angin kencang, Zaidi membeberkan adanya dorongan faktor sosial seperti aktivitas perburuan liar dan pembakaran lahan oleh oknum warga yang memicu kebakaran menyebar ke dalam kawasan TNWK.
Dukungan Operasi Udara dan Modifikasi Cuaca
Guna mempercepat pemadaman di area rawan yang sulit dijangkau kendaraan darat, BNPB menyalurkan bantuan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang berlangsung pada 25–30 Agustus 2026, serta menyiagakan dua helikopter water bombing di Bandara Radin Inten II.
Wagub Jihan menyambut baik dukungan pusat tersebut dan mendorong agar helikopter water bombing dapat ditempatkan secara permanen di Lampung selama musim kemarau. Ia juga meminta seluruh unsur gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD bekerja penuh di bawah satu sistem komando Pusdalops BPBD Provinsi Lampung guna memastikan setiap penanganan titik panas berjalan terukur, cepat, dan efektif.
