DEPOK — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengukuhkan komitmennya dalam memperkuat fondasi daya saing daerah melalui sektor pendidikan. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (Mirza), menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci utama bagi Provinsi Lampung untuk mengejar ketertinggalan serta memacu akselerasi pembangunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima Anugerah Pembangunan Terpuji Kategori Inovasi Pendidikan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia pada ajang detikSumatera Awards 2026 yang berlangsung di Grand Ballroom Trans Hotel Jakarta, Depok, Jawa Barat, Jumat (28/8/2026) malam.
Gubernur Mirza menyampaikan bahwa peradaban suatu daerah atau negara hanya akan mengalami lompatan besar apabila kualitas pendidikannya dibenahi secara fundamental dan merata.
"Kami di Provinsi Lampung sangat percaya salah satu syarat peradaban kita akan maju, masyarakat kita akan maju, adalah apabila pendidikannya jadi lebih baik. Sumber daya manusia adalah fokus kami dalam mengejar ketertinggalan. Bagaimana ke depan SDM Provinsi Lampung menjadi lebih terdidik guna ikut membangun daerah dan Indonesia," ujar Gubernur Mirza.
Implementasi Kebijakan Bebas Uang Komite dan Penguatan BOPD
Apresiasi tingkat nasional ini diraih atas konsistensi Pemprov Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan progresif, salah satunya adalah penghapusan total uang komite di seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Provinsi Lampung. Kebijakan yang diinisiasi sejak awal masa kepemimpinannya ini dirancang agar faktor finansial tidak lagi menjadi kendala bagi anak-anak di Lampung untuk mengenyam pendidikan menengah.
Gubernur Mirza menjelaskan, guna menjamin operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua murid, Pemprov Lampung mengalihkan dukungan pembiayaan melalui anggaran daerah. Pada APBD Tahun Anggaran 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran fantastis mencapai lebih dari Rp100 miliar khusus untuk Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).
Meski biaya pendidikan digratiskan, Gubernur menekankan agar seluruh satuan pendidikan tetap mengelola anggaran secara transparan, efektif, dan akuntabel. Penghapusan pungutan tidak boleh mengurangi standar maupun kualitas layanan pembelajaran yang diterima para siswa.
Pemerataan Akses dan Penekanan Angka Putus Sekolah
Kebijakan inovasi pendidikan ini juga menjadi instrumen strategis Pemprov Lampung dalam menekan angka anak tidak sekolah (ATS) serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi lulusan sekolah menengah untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi maupun masuk ke dunia kerja profesional.
Ajang detikSumatera Awards yang diselenggarakan oleh detikcom ini memberikan apresiasi kepada para tokoh, pemerintah daerah, BUMD, dan korporasi yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Pulau Sumatera.
Bagi Pemprov Lampung, penghargaan ini menjadi pemacu semangat untuk terus menghadirkan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di Bumi Ruwa Jurai.
