BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati, memberikan catatan kritis sekaligus solusi inovatif terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa keberhasilan program nasional ini sangat bergantung pada pengawasan porsi makanan dan pengelolaan limbah dapur sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Peringatan Keras Terhadap "Korupsi Porsi"
Budhi Condrowati mengimbau seluruh pelaksana dapur MBG untuk mematuhi rincian anggaran per porsi yang telah ditetapkan. Ia menyoroti potensi penyimpangan kualitas gizi jika pengawasan lemah.
"MBG adalah program yang sangat bagus, tapi harus kita kawal bersama. Jika anggaran per porsi Rp15 ribu dengan rincian lauk ikan senilai Rp4 ribu atau berat 50 gram, itu harus sesuai. Jangan sampai yang seharusnya ukuran tiga jari dikurangi menjadi dua jari. Itu sudah masuk kategori penyimpangan atau korupsi," tegas Condro di Bandar Lampung, Senin (2/2/2026).
Soroti Dampak Lingkungan dan Perizinan
Selain masalah gizi, Komisi V juga menyoroti keluhan masyarakat terkait limbah dapur MBG yang dibuang ke saluran drainase, seperti yang sempat memicu polemik di Tiyuh Kagungan Ratu, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Budhi mendesak agar seluruh unit dapur MBG memiliki sistem pengelolaan limbah yang matang—seperti sumur resapan—agar tidak menimbulkan bau dan mencemari lingkungan. Selain itu, aspek legalitas berupa perizinan operasional dapur juga menjadi poin utama yang harus segera ditertibkan.
Inovasi: Integrasi Limbah MBG dengan Program POC Gubernur
Sebagai solusi jangka panjang, Budhi Condrowati mengusulkan agar limbah sisa dapur MBG tidak dibuang begitu saja, melainkan diolah menjadi pupuk cair. Langkah ini sejalan dengan program Pupuk Organik Cair (POC) yang digagas oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
"Limbah dapur itu sebenarnya bahan baku pupuk cair yang luar biasa. Saya sudah mempraktikkannya sendiri. Jika limbah MBG diintegrasikan dengan program POC Gubernur, manfaatnya akan berlipat ganda," jelasnya.
Saat ini, program POC telah diikuti oleh sekitar 500 desa di Lampung dengan cakupan ratusan hektare sawah per desa. Budhi menilai, mengolah limbah MBG menjadi pupuk organik akan mendukung ketahanan pangan untuk komoditas padi, jagung, hingga cabai, sekaligus menyelesaikan masalah sanitasi.
"Intinya, semua harus berjalan sesuai SOP. Jangan hanya satu dapur yang diperiksa, tapi semua harus adil demi keberlanjutan program ini," tutupnya.
