BANDAR LAMPUNG – Belajar dari rendahnya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah agresif dengan melakukan jemput bola hingga ke tingkat desa. Strategi utama yang diusung tahun ini adalah melibatkan Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta tokoh masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Langkah strategis ini dibahas dalam rapat maraton optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung, Dr. H. Sulpakar, MM, di Kantor Gubernur Lampung, Senin (19/1/2026).
Target Empat Sektor Unggulan 2026
Pemprov Lampung telah menetapkan target yang signifikan untuk empat sektor pajak daerah guna memastikan ketersediaan anggaran pembangunan:
| Sektor Pajak | Target Pendapatan (2026) |
| Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Rp1,321 Triliun |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Rp356 Miliar |
| Pajak Air Permukaan | Rp10 Miliar |
| Pajak Alat Berat | Rp2 Miliar |
BUMDes Sebagai Ujung Tombak Pelayanan
Sulpakar menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa lagi hanya menunggu wajib pajak datang ke kantor Samsat. Melalui Bapenda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Pemprov Lampung akan memfasilitasi BUMDes agar dapat melayani administrasi pajak di tingkat akar rumput.
"Kami ingin optimalisasi pelayanan dimulai dari bawah. BUMDes akan kita libatkan, termasuk peran tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Harapannya, pada perubahan APBD 2026 nanti terjadi kenaikan PAD, bukan penurunan," ujar Sulpakar.
Fokus Kesadaran, Bukan Penindakan
Terkait sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh, Sulpakar menegaskan bahwa pihaknya tetap mengacu pada regulasi yang ada. Namun, pendekatan utama di tahun 2026 akan lebih mengedepankan sisi persuasif dan kemudahan akses.
“Pemerintah daerah hanya menjalankan sanksi sesuai aturan, bukan menetapkan. Fokus kami saat ini bukan semata-mata penindakan, melainkan membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa pajak yang mereka bayar akan kembali dalam bentuk fasilitas publik yang lebih baik,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini turut menghadirkan seluruh Kepala Samsat dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung guna menyamakan visi dalam mengejar target pendapatan di tahun berjalan.
