BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memastikan percepatan pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh wilayah Lampung sebagai mesin penggerak ekonomi kerakyatan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan komitmen tersebut dalam rapat monitoring yang dihadiri Gubernur Lampung dan Panglima Kodam II/Sriwijaya di Bandar Lampung, Senin (19/1/2026).
Program yang merupakan inisiatif pemerintah pusat ini bertujuan mendorong kesejahteraan masyarakat desa melalui konsep pembangunan ekonomi dari bawah ke atas (bottom-up).
Target Ambisius: Satu Kelurahan Satu KDMP
Di Kota Bandar Lampung, fokus pembangunan diperluas secara signifikan. Dari yang semula hanya direncanakan di tiga titik, kini berkembang menjadi lebih dari 10 titik aset potensial.
“Target kami, 126 kelurahan di Bandar Lampung seluruhnya memiliki KDMP. Pemprov Lampung siap mengoptimalkan aset yang dimiliki, termasuk berkolaborasi dengan Pemkot Bandar Lampung dan instansi vertikal seperti BUMN,” ujar Marindo Kurniawan.
Kriteria dan Pemanfaatan Lahan Publik
Pemprov Lampung tengah mendata seluruh aset potensial, termasuk lahan di sekitar kantor pemerintahan, fasilitas publik seperti PKOR, hingga area di SMA dan SMK. Namun, Marindo memberikan catatan bahwa penggunaan lahan tersebut tidak boleh mengganggu fungsi utama pelayanan publik atau proses pembelajaran.
Kriteria lahan yang dicari mencakup:
Luasan antara 600 hingga 1.000 meter persegi.
Lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat.
Mekanisme perolehan yang sah (hibah, sewa, atau skema legal lainnya tanpa tukar guling).
Progres dan Tantangan di Daerah
Hingga saat ini, progres pembangunan KDMP di 15 kabupaten/kota di Lampung secara rata-rata telah mencapai hampir 40 persen. Meski demikian, Marindo mengakui adanya kendala ketersediaan lahan di wilayah perdesaan yang sulit dijangkau.
“Capaian keseluruhan saat ini berada di angka 35,8 persen. Tantangan utama adalah mendapatkan lahan yang strategis di desa-desa. Oleh karena itu, Gubernur meminta koordinasi ketat antara Pemkot, Kodam, dan Kodim untuk memastikan akurasi data aset yang tersedia,” tambahnya.
Filosofi KDMP
Pembangunan KDMP diproyeksikan tidak hanya sebagai pusat perbelanjaan atau distribusi, melainkan sebagai pusat perputaran ekonomi lokal. Dengan hadirnya KDMP di tingkat desa dan kelurahan, diharapkan modal dan aktivitas ekonomi tetap beredar di lingkungan masyarakat setempat, sehingga memperkuat daya tahan ekonomi daerah terhadap fluktuasi global.
