Desak DPRD Pamekasan Tuntaskan Hak Interpelasi

  • Whatsapp

PAMEKASAN, NusaNews.net — DPRD Pamekasan sempat mengejutkan publik lantaran berencana mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Baddrut Tamam atas realisasi Mobil Sigap. Dewan merasa ada kejanggalan pada realisasi program itu sehingga butuh penjelasan dari eksekutif.

Namun, belakangan rencana itu mulai hilang dari permukaan. Bahkan, isu yang santer justru dugaan pemalsuan tandatangan oknum anggota dewan. Empat ketua komisi melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan.

Baca Juga

Ketua Barisan Muda Mahasiswa (BMM) Jai mengatakan, interpelasi yang direncanakan dewan menjadi perhatian publik. Sebab, sepanjang sejarah pemerintahan di Pamekasan, baru periode ini legislatif ingin menggunakan hak istimewanya itu.

Sebanyak 20 anggota dewan dikabarkan menandatangani persetujuan hak interpelasi itu. Namun lambat laun, gerakan itu mulai lesu. Bahkan internal parlemen gaduh karena sebagian anggota menolak interpelasi.

Pada saat paripurna, sejumlah fraksi terang-terangan menolak gerbong interpelasi. Diantaranya, Fraksi PKB walk out (WO), Fraksi PPP abstain dan Fraksi Demokrat menolak.

Saat sekarang, hak interpelasi tenggelam atas isu pemalsuan tandatangan yang diduga dilakukan oknum anggota dewan sendiri. Sebanyak empat ketua komisi melapor kepada BK DPRD Pamekasan. Anehnya, empat ketua komisi itu adalah barisan penolak interpelasi.

“Mereka membuka aib rumah tangganya. Jadi, mereka ini seolah ingin mengonfirmasi pada masyarakat bahwa soliditas internal DPRD Pamekasan saat in sudah tercabik-cabik,” katanya.

Dua isu yang muncul dalam moment bersamaan itu membuat masyarakat bertanya. Apakah isu pemalsuan tandatangan sengaja dimunculkan untuk menghambat laju interpelasi, atau ada yang ingin menjadi pahlawan di tengah kekacauan birokrasi.

“Saya khawatir persoalan-persoalan itu malah menjadi alasan saling sanderanya penyelenggara pemerintahan,” katanya.

Jai berharap, hak interpelasi tetap didengungkan. Sebab, hak istimewa itu ditunggu masyarakat untuk mengetahui kejelasan penggunaan anggaran pengadaan mobil sigap itu.

“Jangan sampai isu pemalsuan tandatangan membungkam interpelasi,” tukasnya. (ki/aisy)

Pos terkait