BANDAR LAMPUNG — Menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi Lampung bersama jajaran legislatif bergerak cepat guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).
Rapat koordinasi tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dengan fokus utama menjamin keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi logistik di seluruh wilayah Lampung.
Peta Jalan Pengendalian Inflasi Jelang Hari Raya
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pemangku kepentingan membedah kesiapan lintas sektor untuk memastikan tidak ada hambatan pasokan yang dapat memicu inflasi.
Beberapa poin strategis yang menjadi fokus pengawasan meliputi:
Ketahanan Pangan: Pemantauan stok beras melalui Perum Bulog serta harga komoditas strategis seperti cabai, bawang, dan daging.
Energi & Transportasi: Jaminan ketersediaan BBM dan gas Elpiji, serta kesiapan sarana transportasi darat, laut, dan udara untuk arus mudik.
Kelancaran Distribusi: Antisipasi hambatan logistik agar pasokan dari produsen ke pasar tetap stabil dan tidak mengalami kendala teknis di lapangan.
Dukungan Legislatif Terhadap Langkah Strategis Daerah
Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh langkah-langkah intervensi pasar yang akan dilakukan pemerintah daerah. Dukungan ini mencakup fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan agar program pengendalian inflasi tepat sasaran.
“Kehadiran kami adalah wujud komitmen DPRD dalam menjaga stabilitas harga. Koordinasi yang kuat antara pemerintah, BI, Bulog, hingga aparat penegak hukum sangat penting agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa terbebani kenaikan harga yang tidak wajar,” ujar Ahmad Giri Akbar.
Sinergi Forkopimda dan Instansi Vertikal
HLM TPID ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta pimpinan BUMN dan instansi vertikal. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi gejolak harga di pasar-pasar tradisional maupun modern.
Gubernur Lampung meminta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung untuk aktif melakukan operasi pasar jika ditemukan adanya indikasi penimbunan atau lonjakan harga yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
