BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah taktis Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela dalam memperkuat akses pendidikan di Bumi Ruwa Jurai. Kebijakan penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dinilai menjadi solusi konkret pasca-penghapusan uang komite sekolah di tingkat SMA/SMK/SLB negeri se-Provinsi Lampung.
Langkah ini dipandang sebagai upaya serius pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan pendidikan bagi seluruh anak di Lampung tanpa terkendala biaya administratif.
Substitusi Biaya: APBD Menanggung Beban Siswa
Elly menjelaskan bahwa dana BOP ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung sebagai pengganti kontribusi orang tua yang sebelumnya melalui skema uang komite.
Mekanisme Penyaluran: Dana akan ditransfer secara bertahap ke rekening masing-masing sekolah setiap triwulan.
Besaran Bantuan: Setiap siswa diproyeksikan menerima alokasi bantuan sebesar Rp500.000 hingga Rp600.000 per tahun.
“Alhamdulillah, Gubernur Mirza dan Wagub Jihan benar-benar menunjukkan kepedulian yang besar. Setelah uang komite dihapus, beban tersebut kini ditanggung pemerintah melalui BOP. Ini sangat signifikan dalam meringankan beban orang tua siswa,” ujar Elly Wahyuni, Kamis (22/1/2026).
Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemprov Lampung untuk meminimalisir angka putus sekolah (dropout). Dengan hilangnya hambatan finansial berupa uang komite, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi anak usia sekolah untuk tidak melanjutkan pendidikannya.
Tujuan Strategis Program BOP:
Pemerataan Akses: Memastikan siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama.
Transparansi Sekolah: Mengalihkan pengelolaan dana masyarakat ke sistem anggaran daerah yang lebih terpantau.
Peningkatan IPM: Mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung melalui sektor pendidikan.
Komitmen Pengawasan Legislatif
Komisi V DPRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk mengawal proses penyaluran dana ini agar tepat waktu dan tepat sasaran. Elly menegaskan bahwa transparansi penggunaan dana BOP di tingkat sekolah akan menjadi fokus pengawasan legislatif guna menghindari penyimpangan.
“Kami akan pastikan setiap rupiah dari APBD ini benar-benar sampai ke sekolah dan digunakan untuk menunjang kualitas belajar mengajar, sehingga cita-cita pendidikan inklusif di Lampung dapat terwujud,” pungkasnya.
