LAMPUNG TIMUR – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung penuh penanganan konflik gajah dan manusia di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan "Gerakan Bersatu dengan Alam" yang diselenggarakan oleh Kodam XX/Radin Inten di Kantor Balai TNWK, Sabtu (24/1/2026).
Kehadiran Ahmad Giri Akbar bersama Gubernur Lampung, Pangdam XX/Radin Inten, dan Bupati Lampung Timur menjadi sinyal kuat adanya keselarasan antara kebijakan eksekutif dan pengawasan legislatif dalam isu konservasi serta keselamatan warga desa penyangga.
Penguatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran
Dalam sesi urun rembuk bersama para pemangku kepentingan, Ahmad Giri Akbar menekankan bahwa DPRD akan memastikan program-program pelestarian lingkungan dan mitigasi konflik berjalan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran.
"DPRD Provinsi Lampung akan melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal. Kami mendukung penuh rencana pembangunan pagar permanen di perbatasan kawasan TNWK sebagai langkah strategis menekan konflik. Namun, kami juga akan memastikan koordinasi antarinstansi berjalan sinkron agar program ini berkelanjutan," tegas Ahmad Giri Akbar.
Dorong Pemberdayaan Masyarakat Mitra Polhut (MPP)
Selain infrastruktur fisik berupa pagar, Ketua DPRD Lampung mendorong penguatan sumber daya manusia melalui pemberdayaan warga lokal. Ia mengusulkan penambahan personel Masyarakat Mitra Polhut (MPP) di desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan Way Kambas.
Menurutnya, penguatan MPP memiliki dua fungsi strategis:
Deteksi Dini: Menjadi garda depan dalam mencegah masuknya satwa liar ke permukiman.
Pemberdayaan Ekonomi: Melibatkan masyarakat secara legal dalam menjaga ekosistem sekaligus memberikan ruang partisipasi aktif bagi warga desa penyangga.
Sinergi Lintas Sektor untuk Ekosistem Lampung
Kehadiran jajaran pimpinan daerah dalam forum ini mencerminkan komitmen lintas sektor untuk menjaga kelestarian gajah Sumatra sebagai ikon Provinsi Lampung. Usai sesi diskusi, Ahmad Giri Akbar bersama rombongan Forkopimda melanjutkan agenda peninjauan ke Pusat Pelatihan Gajah Way Kambas untuk melihat langsung kondisi satwa dan fasilitas pendukung lainnya.
Dukungan dari DPRD ini diharapkan mempercepat proses penganggaran dan regulasi yang diperlukan guna mewujudkan Way Kambas sebagai model nasional penanganan konflik satwa yang mengedepankan keamanan rakyat dan kelestarian alam.
