Era KKSK Dorodjatun, Sisa Utang Sjamsul Nursalim Rp3,7 Triliun Dihapuskan


NUSANEWS, JAKARTA - Sidang praperadilan kasus pemberian Surat Keterangan Lunas yang diajukan mantan Kepala BPPN Syafruddin A Tumenggung digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (31/8) kemarin.

Pihak jaksa telah menghadirkan saksi fakta dari pihak KPK selaku termohon. Saksi fakta yang diajukan adalah, Kwik Kian Gie yang tak lain adalah mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid pada tahun 1999-2000.

Dalam keterangannya di depan hadapan hakim, Kwik membeberkan fakta-fakta mengejutkan. Tetapi, fakta itu justru malah meringankan Syafruddin A Tumenggung yang saat ini telah menyandang status tersangka.

Kwik mengatakan, essensi release dan discharge atau surat keterangan lunas kepada Sjamsul Nursalim yang dikeluarkan oleh Faried Harjanto, yang merupakan wakil kepala BPPN tahun 1999 essensinya sama, dengan surat keterangan lunas yang dikeluarkan oleh Syafruddin A Tumenggung.

“Essensinya sama, meski kalimat dalam Surat Keterangan Lunasnya berbeda,” kata Kwik.

Berdasarkan perjanjian MSAA yang sudah disepakati antara Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank BDNI, Sjamsul dianggap sudah menyerahkan asset asset yang dimilikinya kepada BPPN. Release dan discharge berisi keterangan yang menyebutkan bahwa obligor tersebut sudah menyelesaikan kewajibannya.

Namun, dalam release dan discharge tersebut juga dikatakan apabila dikemudian hari di dalam surat tersebut ditemukan masalah, maka bisa ditinjau kembali release d discharge dikeluarkan pada tahun 1999.

Selaku ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan, pihaknya memang tidak pernah mengusulkan SKL kepada Sjamsul Nursalim. Kwik memerintahkan agar Sjamsul Nursalim untuk membayar utang sebesar Rp4,8 triliun kepada negara. Dan itu tertuang dalam surat keterangan pada saat Kwik menjabat menjadi ketua KKSK dan Menteri Perekonomian.

Namun demikian surat keputusan yang dia buat, ternyata dirubah oleh penggantinya yakni Rizal Ramli yang mengatakan utang Sjamsul Nursalim ditagihan ke PT Dipasena bukan pemegang sahamnya.

Nah, surat keputusan KKSK tersebut dirubah lagi pada eranya Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, selaku menteri perekonomian, yang mengatakan tagihan utang sebesar Rp1,1 triliun ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan sisanya Rp3,7 triliun dihapuskan.

Menurut Kwik, wajar jika kepala BPPN mengikuti perintah Ketua KKSK pada eranya Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. Karena SK KKSK yang berlaku adalah SK yang dikeluarkan oleh KKSK Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.

Dan menurut Kwik, ketika BPPN dibubarkan seluruh tagihan yang masih ada dialihkan kepada Kementerian Keuangan. “Setahu saya tagihan-tagihan BPPN dialihkan kepada kementerian keuangan.”

Termasuk tagihan kepada petani tambak dan Dipasena diserahkan hak tagihnya kepada Kementerian Keuangan.

Keberadaan hak tagih yang berpindah dari BPPN kepada Kementerian Keuangan senada dengan keterangan saksi ahli yang diajukan pemohon Andi Wahyu Wibisana, yang mengklaim tidak ada kerugian negara.  (akt) NUSANEWS.NET

BACA JUGA:

BAGAIMANA KOMENTAR ANDA?

loading...
Nama

Bisnis,1673,Daerah,946,Edukasi,66,Ekonomi,1058,Hukum,6634,Inspiratif,24,Investasi,29,Islami,73,IsNews,999,Jabodetabek,5769,Jurnalistik,1121,Keamanan,387,Mancanegara,2262,Mualaf,139,Nasional,1353,News,1769,Olahraga,222,Otomotif,12,Peristiwa,8474,Pilkada,741,Politik,14215,Ramadhan,17,Seleb,1027,Story,23,Suara Publik,288,Tekno,188,Tips,40,TOP,19,Unik,43,Video,877,Wow,26,
ltr
item
NUSANEWS: Era KKSK Dorodjatun, Sisa Utang Sjamsul Nursalim Rp3,7 Triliun Dihapuskan
Era KKSK Dorodjatun, Sisa Utang Sjamsul Nursalim Rp3,7 Triliun Dihapuskan
Sidang praperadilan kasus pemberian Surat Keterangan Lunas yang diajukan mantan Kepala BPPN Syafruddin A Tumenggung digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (31/8) kemarin.
https://1.bp.blogspot.com/-7VbH-h0AqhQ/WYFRYHYZhkI/AAAAAAAADWo/5XoKpuiE-ZEHiDCFDBMetf_mVfHsuPgPACLcBGAs/s640/Eks-Menko-Ekonomi-Subsidi-BBM-Adalah-Pembohongan-Publik.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-7VbH-h0AqhQ/WYFRYHYZhkI/AAAAAAAADWo/5XoKpuiE-ZEHiDCFDBMetf_mVfHsuPgPACLcBGAs/s72-c/Eks-Menko-Ekonomi-Subsidi-BBM-Adalah-Pembohongan-Publik.jpg
NUSANEWS
http://www.nusanews.net/2017/08/era-kksk-dorodjatun-sisa-utang-sjamsul.html
http://www.nusanews.net/
http://www.nusanews.net/
http://www.nusanews.net/2017/08/era-kksk-dorodjatun-sisa-utang-sjamsul.html
true
5398521020948470106
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts TAMPILKAN SEMUA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Beranda Halaman Berita View All SARAn UNTUK ANDA KATEGORI ARSIP CARI BERITA ALL POSTS Berita yang Anda Cari Tidak Ditemukan! Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Baru Saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow KONTEN INI TERBATAS! Silahkan Bagikan Untuk Membuka atau Melihatnya Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy