WALHI Tuntut Temuan BPK Harus Dijadikan Paket Negosiasi dengan Freeport


NUSANEWS, JAKARTA -  Aktivis Walhi, Kalisa Khalid meminta pemerintah menjadikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pelanggaran lingkungan oleh PT Freeport Indonesia (PT FI), sebagai bagian pembahasan negosiasi yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan.

Selama ini tuturnya, urusan Freeport hanya dilihat dari aspek penerimaan negara dan investasi yang kondusif namun mengabaikan aspek lingkungan. Padahal seharusnya aspek lingkungan harus menjadi pertimbangan yang mendasar dalam usaha eksploitasi.

“Temuaan BPK tentang pelanggaran lingkungan hingga merugikan negara oleh PT Freeport harus dijadikan dasar bagi pemerintah dalam melakukan negosiasi, perilhal ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam urusan kotrak Freeport,” kata dia kepada Aktual.com, Selasa (11/7)

Sebelumnya diketahui pemerintah memisahkan permsalahan pelanggaran lingkungan ini dari proses negosiasi. Kendat pemerintah berjanji akan menindaklanjuti temuan tersebut, namun hal itu akan dilaksanakan setelah proses negosiasi kontrak sudah mencapai kesepakatan perpanjangan.

Adapun yang menjadi fokus perundingan bagi pemerintah terkait 4 persoalan yaitu divestasi, pembangunan smelter, isin operasi dan perpajakan.

“Keempat substansi pembahasan ini harus dilaksanakan satu paket, ini yang menjadi bekal kami berdasarkan arahan dari Pak Menteri (ESDM),” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (4/5).

Sebagaimana dikatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi kerugian negara akibat operasional PT Freeport Indonesia di Papua sebesar Rp 185,58 triliun. Penyebabnya adalah sejumlah pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu.

Temuan ini dituangkan BPK dalam hasil pemeriksaaan dengan tujuan tertentu atas penerapan kontrak karya Freeport Indonesia tahun anggaran 2013 hingga 2015.

Dalam penyampaian BPK setidaknya tersapat 6 unsur pelanggaran. BPK menemukan penggunaan tanpa izin kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasional pertambangan Freeport seluas minimal 4.535,93 hektare. Alkibatnya, negara berpotensi merugi sekitar Rp 270 miliar.

Kedua, terdapat kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport sebesar USD 1,43 juta atau Rp 19,4 miliar sesuai kurs tengah Bank Indonesia per 25 Mei 2016. Berdasarkan penghitungan ulang BPK, dana tersebut seharusnya masih ditempatkan pada Pemerintah Indonesia.

Ketiga, Freeport belum menyerahkan kewajiban penempatan dana pasca tambang kepada Pemerintah Indonesia untuk periode 2016. Nilainya sebesar USD 22,286 juta atau sekitar Rp 293 miliar.

Keempat, potensi kerugian negara paling besar adalah dampak pembuangan limbah operasional penambangan (tailing) di sungai, hutan, estuary, dan ada yang telah mencapai kawasan laut. Nilainya mencapai Rp 185 triliun.

Namun, mengenai pencemaran lingkungan ini, pada 17 April 2012 Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan Freeport Indonesia menandatangani perjanjian partisipasi pembangunan berkelanjutan untuk sistem pengelolaan tailing. Dalam kerja sama itu, Freeport memberikan dana sekitar Rp 343,13 miliar untuk dua daerah tersebut.

Dari jumlah tersebut, Kabupaten Mimika mendapatkan Rp 155 miliar, sementara Provinsi Papua sebesar Rp 187 miliar. “Dana partisipasi itu merupakan indikasi PT Freeport Indonesia menyadari adanya dampak lingkungan terhadap ekosistem akibat pembuangan tailing,” tulis BPK dalam laporan hasil pemeriksaannya, Kamis (27/4).

Kelima, BPK juga menemukan kegiatan operasional pertambangan Deep Mill Level Zone (DMLZ) serta memperpanjang tanggul barat dan timur dilakukan tanpa izin lingkungan. DMLZ merupakan salah satu tambang bawah tanah milik Freeport.

BPK mencatat, analisis dampak lingkungan (Amdal) yang dimiliki Freeport sejak 1997 tidak mencakup adanya DMLZ. Artinya, kawasan tambang bawah tanah itu di luar lingkup dari Amdal yang telah dikantongi Freeport.

Hingga kini, Freeport dinyatakan masih mengurus addendum Amdal. Dalam laporan triwulanan Freeport kepada Dirjen Minerba ESDM, disebutkan bawa pada triwulan IV 2015, tambang bawah tanah DMLZ masih dalam proses persiapan produksi dan dalam tahap pengembangan.

Meski belum mendapat izin Amdal, induk usaha Freeport Indoenesia yakni Freeport McMoRan Inc telah menyatakan memulai produksi dari cebakan bijih DMLZ pada September 2015 dengan menggunakan metode block cave. Hal ini tertuang dalam laporan form 10-K per 31 Desember 2015 yang ditujukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities and Exchange Commission) Amerika Serikat.

Pelanggaran keenam, pemeriksaan BPK menemukan pengawasan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) atas pengelolaan lingkungan Freeport belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. BPK menilai kedua kementerian tersebut belum optimal mengawasi dan memantau atas amblesan permukaan akibat tambang bawah tanah Freeport. (akt) NUSANEWS.NET

BACA JUGA:

BAGAIMANA KOMENTAR ANDA?

loading...
Nama

Bisnis,1670,Daerah,945,Edukasi,66,Ekonomi,1058,Hukum,6631,Inspiratif,24,Investasi,29,Islami,73,IsNews,998,Jabodetabek,5767,Jurnalistik,1121,Keamanan,387,Mancanegara,2262,Mualaf,139,Nasional,1353,News,1769,Olahraga,222,Otomotif,12,Peristiwa,8473,Pilkada,741,Politik,14211,Ramadhan,17,Seleb,1027,Story,23,Suara Publik,288,Tekno,188,Tips,40,TOP,19,Unik,43,Video,877,Wow,26,
ltr
item
NUSANEWS: WALHI Tuntut Temuan BPK Harus Dijadikan Paket Negosiasi dengan Freeport
WALHI Tuntut Temuan BPK Harus Dijadikan Paket Negosiasi dengan Freeport
Aktivis Walhi, Kalisa Khalid meminta pemerintah menjadikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pelanggaran lingkungan oleh PT Freeport Indonesia (PT FI), sebagai bagian pembahasan negosiasi yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan.
https://4.bp.blogspot.com/-INApEqYCtfo/WWW5swL9bHI/AAAAAAAABA4/VLfR3qA08NAHWoTAJOdWtT8FhHiqa8wJwCLcBGAs/s640/Walhi-Moratorium-Ijin-Pertambangan-Sulit-Dilakukan.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-INApEqYCtfo/WWW5swL9bHI/AAAAAAAABA4/VLfR3qA08NAHWoTAJOdWtT8FhHiqa8wJwCLcBGAs/s72-c/Walhi-Moratorium-Ijin-Pertambangan-Sulit-Dilakukan.jpg
NUSANEWS
http://www.nusanews.net/2017/07/walhi-tuntut-temuan-bpk-harus-dijadikan.html
http://www.nusanews.net/
http://www.nusanews.net/
http://www.nusanews.net/2017/07/walhi-tuntut-temuan-bpk-harus-dijadikan.html
true
5398521020948470106
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts TAMPILKAN SEMUA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Beranda Halaman Berita View All SARAn UNTUK ANDA KATEGORI ARSIP CARI BERITA ALL POSTS Berita yang Anda Cari Tidak Ditemukan! Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Baru Saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow KONTEN INI TERBATAS! Silahkan Bagikan Untuk Membuka atau Melihatnya Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy