Status Hukum HTI Dicabut, JK: Jika tak Sutuju Gugat


NUSANEWS, JAKARTA -  Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini berdasarkan Perpu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013.

"Berdasarkan Perpu itu (pemerintah) punya kewenangan," kata Jusuf Kalla, Rabu (19/7).

Menurut JK, apabila tidak setuju dengan pembubaran ini, maka HTI memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini nantinya terbuka untuk diperiksa oleh pengadilan. "Itu kan terbuka untuk diperiksa kemudian oleh pengadilan apabila dilanjutkan ke pengadilan. Kalau tidak setuju ya gugat," kata JK.

JK menambahkan, jika HTI mengajukan gugatan maka pemerintah akan menyiapkan tim hukum untuk mengadapi gugatan tersebut.

Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas HTI mulai tanggal 19 Juli 2017. Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas).

Pencabutan SK telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh pemerintah. Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017.

Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI. Pemerintah juga meyakinkan pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak. Melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah.  (rol) NUSANEWS.NET

BACA JUGA:

BAGAIMANA KOMENTAR ANDA?

loading...
Nama

Bisnis,1670,Daerah,945,Edukasi,66,Ekonomi,1058,Hukum,6631,Inspiratif,24,Investasi,29,Islami,73,IsNews,998,Jabodetabek,5767,Jurnalistik,1121,Keamanan,387,Mancanegara,2262,Mualaf,139,Nasional,1353,News,1769,Olahraga,222,Otomotif,12,Peristiwa,8473,Pilkada,741,Politik,14211,Ramadhan,17,Seleb,1027,Story,23,Suara Publik,288,Tekno,188,Tips,40,TOP,19,Unik,43,Video,877,Wow,26,
ltr
item
NUSANEWS: Status Hukum HTI Dicabut, JK: Jika tak Sutuju Gugat
Status Hukum HTI Dicabut, JK: Jika tak Sutuju Gugat
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini berdasarkan Perpu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013.
https://2.bp.blogspot.com/-8DifB59pAqs/WW74FrzcCnI/AAAAAAAAB9g/qKnaVPu1TWQCs1FjtEbDTuAHP9Fy4YxIwCLcBGAs/s640/wakil-presiden-jusuf-kalla-menggear-konferensi-pers-usai-_170325165247-533.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-8DifB59pAqs/WW74FrzcCnI/AAAAAAAAB9g/qKnaVPu1TWQCs1FjtEbDTuAHP9Fy4YxIwCLcBGAs/s72-c/wakil-presiden-jusuf-kalla-menggear-konferensi-pers-usai-_170325165247-533.jpg
NUSANEWS
http://www.nusanews.net/2017/07/status-hukum-hti-dicabut-jk-jika-tak.html
http://www.nusanews.net/
http://www.nusanews.net/
http://www.nusanews.net/2017/07/status-hukum-hti-dicabut-jk-jika-tak.html
true
5398521020948470106
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts TAMPILKAN SEMUA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Beranda Halaman Berita View All SARAn UNTUK ANDA KATEGORI ARSIP CARI BERITA ALL POSTS Berita yang Anda Cari Tidak Ditemukan! Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Baru Saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow KONTEN INI TERBATAS! Silahkan Bagikan Untuk Membuka atau Melihatnya Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy