Hati-hati, Pemerintah Bisa Bertindak Sewenang-wenang


NUSANEWS, JAKARTA - Kalangan organisasi masyarakat sipil menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan memi­liki kecenderungan melegitimasi kesewenang-wenangan pemerintah.

Alasannya, Perppu terse­but tidak hanya menyasar Ormas berpaham radikal dan ekstrem, tetapi semua Ormas. Dikhawatirkan pemerintah bisa menggunakan Perppu tersebut untuk membubarkan Ormas-Ormas yang dianggap tidak mendukung pemerintah.

Koordinator Kontras, Yati Andriani mengatakan, Perppu Ormas jelas mengancam gerakan penegakan HAM dan demokrasi. "Ancaman ekstrimisme, radika­lisme, dan intoleransi memang nyata, tapi penanganannya tidak bisa serampangan, harus tetap akuntabel dan bermartabat serta mengikuti prinsip-prinsip hu­kum dan demokrasi," katanya di Jakarta.

Pihaknya menilai, Perppu Ormas lahir dari kegagapan pemerintah dalam menyikapi dinamika demokrasi. Di saat in­toleransi dan radikalisme menin­gkat, pemerintah terkesan panik lalu mengeluarkan Perppu den­gan mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut Yati, UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah cukup jelas mengatur Ormas, termasuk pembubaran Ormas. Sementara Perppu Ormas juga mengatur soal penodaan dan penistaan agama.

"Pasal-pasal penodaan dan penistaan agama rentan diguna­kan untuk tujuan politik, selama ini yang dituduh menista agama justru orang atau kelompok mi­noritas," ungkapnya.

Kata dia, untuk menghadapi Ormas yang bertentangan denganPancasila justru pengujian secara yudisial atau pengadilan lebih tepat. Yati mengingatkan, jangan sampai kehadiran Perppu Ormas membuat pemerintah memiliki kewenangan penuh tanpa adanya control and balances.

"Selama ini tidak ada cara membuktikan orang atau suatu kelompok bertentangan dengan Pancasila, jika mekanisme pen­gadilan dihilangkan bagaimana pemerintah akan membuktikan hal itu," tandasnya.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, negara harus mengantisipasi kelompok radikal dan ekstrem dengan cara yang benar sesuai UU Ormas. Bukan lewat Perppu yang isinya sewenang-wenang.

"Perppu Ormas ini bukan hanya untuk satu kelompok saja, tapi semua Ormas baik itu Ormas Keagamaan, Organisasi Petani, serikat buruh, sampai organisasi mahasiswa," katanya.

Kata dia, semua Ormas bisa dibubarkan pemerintah jika dianggap bertentangan denganPerppu Ormas. Pihaknya memper­tanyakan ketentuan pasal dalam Perppu Ormas yang menyata­kan kalau Ormas dianggap tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa maka bisa dibubarkan.

"Tolak ukur menjaga per­satuan dan kesatuan bangsa tidak dijelaskan sama sekali dalam Perppu ini, begitu juga Ormas yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, mungkin saja ada Ormas yang berdemon­strasi sampai bikin macet lalu di­anggap mengganggu ketertiban umum lantas mereka dibubar­kan," terangnya.

Al Araf mengingatkan, tak hanya membubarkan Ormas, Perppu Ormas juga memiliki ancaman pidana sampai seumur hidup. Kekisruhan juga akan terjadi jika ada Ormas mendesak pemerintah untuk membubarkan Ormas lain.

"Berbeda halnya jika pem­bubaran Ormas melalui mekanisme pengadilan, lewat Perppu Ormas pemerintah bisa memberi dan mencabut ijin Ormas," im­buhnya.  (rm) NUSANEWS.NET

BACA JUGA:

BAGAIMANA KOMENTAR ANDA?

loading...
Nama

Bisnis,1673,Daerah,946,Edukasi,66,Ekonomi,1058,Hukum,6634,Inspiratif,24,Investasi,29,Islami,73,IsNews,999,Jabodetabek,5769,Jurnalistik,1121,Keamanan,387,Mancanegara,2262,Mualaf,139,Nasional,1353,News,1769,Olahraga,222,Otomotif,12,Peristiwa,8474,Pilkada,741,Politik,14215,Ramadhan,17,Seleb,1027,Story,23,Suara Publik,288,Tekno,188,Tips,40,TOP,19,Unik,43,Video,877,Wow,26,
ltr
item
NUSANEWS: Hati-hati, Pemerintah Bisa Bertindak Sewenang-wenang
Hati-hati, Pemerintah Bisa Bertindak Sewenang-wenang
Kalangan organisasi masyarakat sipil menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan memi­liki kecenderungan melegitimasi kesewenang-wenangan pemerintah.
https://2.bp.blogspot.com/-Ki1-p_MQPa0/WXGcM3kKWSI/AAAAAAAACUA/XhNvj7f_1y4UrD00yBaH1O3Gbt_jJxHjQCLcBGAs/s640/700590_10593821072017_Perppu-Ormas.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Ki1-p_MQPa0/WXGcM3kKWSI/AAAAAAAACUA/XhNvj7f_1y4UrD00yBaH1O3Gbt_jJxHjQCLcBGAs/s72-c/700590_10593821072017_Perppu-Ormas.jpg
NUSANEWS
http://www.nusanews.net/2017/07/hati-hati-pemerintah-bisa-bertindak.html
http://www.nusanews.net/
http://www.nusanews.net/
http://www.nusanews.net/2017/07/hati-hati-pemerintah-bisa-bertindak.html
true
5398521020948470106
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts TAMPILKAN SEMUA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Beranda Halaman Berita View All SARAn UNTUK ANDA KATEGORI ARSIP CARI BERITA ALL POSTS Berita yang Anda Cari Tidak Ditemukan! Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Baru Saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow KONTEN INI TERBATAS! Silahkan Bagikan Untuk Membuka atau Melihatnya Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy