Alami Kemunduran, Pemerintah Jokowi Tak Belajar Dari Kesewenang-wenangan Masa Lalu


NUSANEWS, JAKARTA - Desakan kepada pemerintah agar memenuhi prosedur hukum sebagaimana diatur oleh UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, atas rencana pembubaran sejumlah organsasi, justru direspon berbeda.

Alih-alih mengambil tindakan hukum melalui proses peradilan, pemerintah malah mengeluarkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Ormas, untuk melegitimasi tindakan pembubaran sejumlah organisasi, dengan menghapus sejumlah ketentuan di dalam UU Ormas.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyu Wagiman secara umum, membaca substansinya, Perppu No. 2/2017 materinya hampir senada dengan UU No. 8/1985 tentang Ormas, maupun TAP MPRS No. 25/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk membubarkan suatu organisasi tanpa melalui proses peradilan.

"Tentu ini menjadi satu catatan kemunduran dalam perjalanan hampir dua dekade demokrasi kita. Rezim hak asasi manusia dan demokrasi menghendaki adanya campur tangan peradilan, sebagai manifestasi dari sistem checks and balances, dalam setiap tindakan pembubaran suatu organisasi, sekaligus memastikan adanya jaminan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berserikat dan berorganisasi," kata Wahyu melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Sabtu (15/7).

Oleh karenanya, ELSAM melihat langkah hukum pemerintah dalam merespon ekpresi politik organisasi masyarakat yang dilabel “anti pancasila”, adalah salah. Lepas dari perbedaan konteks politik yang melatarinya, pemerintah justru terkesan tidak belajar dari kesewenang-wenangan di masa lalu, ketika membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa proses hukum/peradilan.

Sebut saja pembubaran Pemuda Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) di era tahun 80 an, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan mengacu pada UU No. 8/1985, maupun pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), yang semata-mata hanya mengacu pada TAP MPRS No. 25/MPRS/1966. Bahkan terhadap PKI, tidak hanya organisasinya yang dibubarkan, tetapi juga anggota-anggotanya dipersekusi tanpa proses hukum.

Kebebasan berserikat dan berorganisasi merupakan bagian dari kebebasan dasar yang harus dilindungi, sebagaimana dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Pasal 24 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 22 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 12/2005.

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) ICCPR, menegaskan, meski kebebasan berserikat/berorganisasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights), tindakan pembatasan hanya dapat dilakukan sepanjang hal itu diatur oleh hukum (prescribed by law) dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis, demi kepentingan keamanan nasional (national security) atau keamanan publik (public safety), ketertiban umum (public order), perlindungan akan kesehatan atau moral publik, atau atas dasar perlindungan akan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Lebih jauh, kaitannya dengan pembubaran, sebagai tindakan pembatasan yang dianggap paling kejam, tindakannya harus sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip due process of law sebagai pilar dari negara hukum, dimana pengadilan memegang peranan kunci dalam prosesnya.

"Pengadilan harus digelar secara terbuka dan akuntabel, kedua belah pihak (pemerintah dan pihak yang dilakukan pembubaran) harus didengar keterangannya secara berimbang (audi et alteram partem), serta putusannya dapat diuji pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi," tambah Wahyu.

Tindakan pembubaran melalui pengadilan juga hanya bisa ditempuh setelah seluruh upaya lain dilakukan, mulai dari peringatan (notification), penghentian kegiatan, sanksi administratif, hingga pembekuan sementara. Tegasnya, tindakan pembubaran semestinya ditempatkan sebagai upaya terakhir (the last resort), jika upaya-upaya lainnya telah dilakukan.

Wahyu menambahkan dalih keadaan darurat dan kegentingan yang memaksa, yang dijadikan pemerintah sebagai alasan dalam penerbitan Perppu tersebut, juga jauh dari memadai.

Dalam hukum internasional ada sejumlah pra-syarat ketika negara akan menyatakan keadaan darurat, antara lain: (i) adanya ancaman bagi kehidupan bangsa dan eksistensinya; (ii) mengancam integritas fisik penduduk, baik di semua atau sebagian wilayah; (iii) mengancam kemerdekaan politik atau integritas wilayah; (iv) terganggunya fungsi dasar dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga mempengaruhi kewajiban perlindungan hak-hak warga negara; (v) keadaan darurat dinyatakan secara resmi melalui sebuah deklarasi keadaan darurat; (vi) ancamannya bersifat aktual atau akan terjadi; (vii) tindakan pembatasan diizinkan untuk pemeliharaan keselamatan, kesehatan, dan ketertiban umum; dan (viii) bersifat temporer atau dalam periode waktu tertentu. Sementara Perppu dapat dikeluarkan hanya karena suatu keadaan bahaya atau karena alasan-alasan yang mendesak, sementara proses legislasi di DPR tidak dapat dilaksanakan, sehingga atas dasar keyakinan presiden dapat mengeluarkan peraturan yang materinya setingkat dengan undang-undang.

Merespon hal tersebut, untuk memastikan masa depan perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan berserikat dan berorganisasi, sebagai bagian penting dari kelanjutan proses demokratisasi di Indonesia, ELSAM meminta DPR menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena materinya jauh dari prinsip-prinsip perlindungan kebebasan sipil dan the rule of law.

Selain DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) juga harus memastikan proses yang fair trial dalam pengujian Perppu No. 2/2017, dengan secara konsisten menerapkan pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam putusan pengujian UU Ormas sebelumnya.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan jantung dari sistem demokrasi, oleh karena itu negara tidak diperkenankan untuk campur tangan terlalu jauh. Apalagi melakukan tindakan pembatasan yang sifatnya eksesif, yang dapat berakibat pada terganggunya pelaksanaan hak tersebut. Seluruh tindakan pembatasan terhadap pelaksanaan hak ini mustimengacu pada kerangka pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta prinsip-prinsip pembatasan yang diatur dalam hukum internasional hak asasi manusia. (rm) NUSANEWS.NET

BACA JUGA:

BAGAIMANA KOMENTAR ANDA?

loading...
Nama

Bisnis,1670,Daerah,945,Edukasi,66,Ekonomi,1058,Hukum,6631,Inspiratif,24,Investasi,29,Islami,73,IsNews,998,Jabodetabek,5767,Jurnalistik,1121,Keamanan,387,Mancanegara,2262,Mualaf,139,Nasional,1353,News,1769,Olahraga,222,Otomotif,12,Peristiwa,8473,Pilkada,741,Politik,14211,Ramadhan,17,Seleb,1027,Story,23,Suara Publik,288,Tekno,188,Tips,40,TOP,19,Unik,43,Video,877,Wow,26,
ltr
item
NUSANEWS: Alami Kemunduran, Pemerintah Jokowi Tak Belajar Dari Kesewenang-wenangan Masa Lalu
Alami Kemunduran, Pemerintah Jokowi Tak Belajar Dari Kesewenang-wenangan Masa Lalu
Desakan kepada pemerintah agar memenuhi prosedur hukum sebagaimana diatur oleh UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, atas rencana pembubaran sejumlah organsasi, justru direspon berbeda.
https://1.bp.blogspot.com/-wsQZ-n5ZfmI/WWt8b8yALrI/AAAAAAAABpQ/U4vDeO9vtc8DCscj6jNTq0wP-rSSZVSwACLcBGAs/s640/284774_02311016072017_jokowi-JK.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-wsQZ-n5ZfmI/WWt8b8yALrI/AAAAAAAABpQ/U4vDeO9vtc8DCscj6jNTq0wP-rSSZVSwACLcBGAs/s72-c/284774_02311016072017_jokowi-JK.jpg
NUSANEWS
http://www.nusanews.net/2017/07/alami-kemunduran-pemerintah-jokowi-tak.html
http://www.nusanews.net/
http://www.nusanews.net/
http://www.nusanews.net/2017/07/alami-kemunduran-pemerintah-jokowi-tak.html
true
5398521020948470106
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts TAMPILKAN SEMUA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Beranda Halaman Berita View All SARAn UNTUK ANDA KATEGORI ARSIP CARI BERITA ALL POSTS Berita yang Anda Cari Tidak Ditemukan! Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Baru Saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow KONTEN INI TERBATAS! Silahkan Bagikan Untuk Membuka atau Melihatnya Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy